21
Agu
12

bea meterai

BEA METERAI

 

2.1.Pengertian Bea Meterai

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000, Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang digunakan oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan Bea Meterai bedasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No.13 Tahun 1985 diantaranya:

  1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
  2. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;
  3. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula parap, teraan Atau cap tandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan;
  4. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya;
  5. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

2.2. Dasar hukum Bea Meterai

           

Hukum yang mendasari hal hal yang berkaitan dengan Bea Meterai adalah Undang Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

2.3. Subjek dan Objek Bea Materai

 

Subjek atau pihak yang terutang Bea Meterai adalah pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak pihak yang bersangkutan menentukan lain

            Objek dari Bea Materai adalah dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak pihak yang berkepentingan.

           

Menurut pasal 2 disebutkan adanya 2 jenis dokumen yang wajib dikenakan bea materai:

  1. 1.    Dokumen-dokumen yang telah disebutkan dalam undang undang seperti:
    1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian perbuatan, kenyataaan atau keadaan yang bersifat perdata, seperti: surat kuasa, surat hibah, surat pengakuan hutang, dll
    2. Akta-Akta notaris termasuk salinannya;
    3. Akta-Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
    4. Surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,’ (satu Juta rupiah); yaitu;

–       Yang menyebutkan penerimaan uang

–       Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank

–       Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank

–       Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga

–       Yang berisi pengakuan bahwa uang utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan

  1. Surat berharga seperti wesel,promes,aksep,dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000, (Satu Juta rupiah)
  2. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,’ (satu juta rupiah)
  1. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti;

(ayat 3)

  1. Surat –surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
  2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain, lain dari maksud semula.

Misalnya:Surat keterangan dokter, laporan taksiran, berita acara pemeriksaan, keterangan hak warisan, dan lain-lain.

 

2.4. Tarif Bea Meterai

 

  1. 1.    Tarif Rp3.000,00

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp3.000,00 adalah

a. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
1) Menyebutkan penerimaan uang;
2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah

dilunasi atau diperhitungkan;yang mempunyai harga nominal lebih dari

Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal;
c. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal

sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam

surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

  1. Tarif Rp6.000,00

Dokumen yang dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp6.000,00 adalah:

  1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang, dibuat dengan tujuan untuk

digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau

keadaan yang bersifat perdata;

  1.  Akta-akta notaris termasuk salinannya
  2. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap rangkapnya;
  3. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau
  4. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu:
    1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
    2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya,

jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari

maksud semula;

  1.  Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
    1) Menyebutkan penerimaan uang;
    2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di

bank;
3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah

dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal lebih dari

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

  1.  Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  2. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

         Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai :

a. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
1) Menyebutkan penerimaan uang;
2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah

        dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal sampai dengan

Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
b. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal

sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

 

2.5. Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai :

Pada Pasal 4 disebutkan dokumen-dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai:

  1. Dokumen yang berupa :
    1) Surat penyimpanan barang;
    2) Konosemen;
    3) Surat angkutan penumpang dan barang;
    4) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen 1), 2), dan 3)
    5) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
    6) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
    7) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dalam angka 1) sampai 6)
  2. Segala bentuk Ijazah
  3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
  4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
  5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank
  6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
  7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
  8. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pegadaian;
  9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek,dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.6. Saat terutang Bea Meterai 

Menurut Pasal 5, ada 3 hal yang menentukan saat terutang bea meterai yaitu:

  1. Untuk dokumen yang dibuat oleh satu pihak, terutang Bea Meterai saat dokumen itu diserahkan atau diterima pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatangani, misal: kuitansi, cek, dsb
  2. Untuk yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, terutang Bea Meterai saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan, misal: Surat Perjanjian Jual Beli
  3. Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri terutang Bea Meterai saat digunakan di Indonesia.

2.7. Cara Pelunasan Bea Meterai

Menurut Pasal 7 ayat (2) ada 2 cara dalam pelunasan Bea Meterai:

  1. Meterai tempel dan Kertas meterai
    1. a.    Meterai Tempel
  • Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai;
  • Meterai tempel direkatkan di tempat dimana Tanda tangan akan dibubuhkan;
  • Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;
  • Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

Apabila cara diatas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

  1. b.    Kertas Meterai
  • Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai;
  • Membubuhkan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu diatas kertas Meterai;
  • Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.

Apabila ketentuan diatas tidak dipenuhi maka dokumen tersebut dianggap tidak bermeterai

  1. Cara pelunasan Bea Meterai dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah membubuhkan Bea Meterai lunas dengan:
    1. Mengunakan mesin teraan meterai
    2. Menggunakan teknologi percetakan
    3. Menggunakan komputerisasi
    4. Menggunakan alat lain dan teknologi tertentu (KMK No.133b/KMK.04/2000)

2.8.Pemeteraian Kemudian

Pelaksanaan pemeteraian kemudian ini dilakukan atas:

  1. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan
  2. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya
  3. Dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Pemegang dokumen tersebut wajib melakukan pemeteraian kemudian dengan menggunakan:

  1. 1.   Meterai Tempel
  2. 2.   Surat Setoran Pajak

Mekanisme pemeteraian kemudian

  1. Pemeteraian kemudia dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan meterai tempel yang telah disahkan oleh Pejabat Pos
  2. Lembar ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) SSP dilampiri dengan daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian yang merupakan satu kesatuan yang tepisahkan
  3. Pengesahan atas pemeteraian kemudian dilakukan setelah pemegang dokumen membayar denda

Pengesahaan atas pemeteraian kemudian dapat dilakukan setelah pemegang dokumen membayar denda, denda tersebut berbentuk:

1. Denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dilunasi sebagai akibat pemegang dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.

2. Denda sebesar 200% dari bea materainya yang terutang dalam hal pemeteraian kemudian atas dokumen yang dibuta di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia dan baru dilakukan setelah dokumen digunakan.

Pelaksanaan pelunasan denda tersebut menggunakan surat setoran pajak.

2.9 . Daluarsa

Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang Undang Bea Meterai menjadi daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat.

2.10. Ketentuan Sanksi

Ada 2 jenis sanksi yang berhubungan dengan Bea Meterai yaitu:

  1. Sanksi administratif bagi mereka yang melakukan hal-hal:
    1. Tidak atau kurang melunasi Bea Meterai yang terutang dengan denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak/kurang bayar.
    2. Melanggar ketentuan Pasal 11, yaitu ketentua mengenai pejabat pemerintah, hakim, juru sita, notaries, dan pejabat umum lainnya yang masing-masing dalam tugasnya atau jabatannya.
  2. Sanksi pidana bagi mereka yang melakukan hal-hal:
    1. Meniru atau memalsukan meterai tempel, kertaas meterai atau meniru atau memalsukan tanda tangan untuk mengesahkan meterai,
    2. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau dibuat dengan melawan hak,
    3. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan menyerahkan, menyediakan untuk dijual ke Negara Indonesia meterai yang merknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai atau menyuruh orang lain mengunakannya dengan melawan hak,
    4. Menyimpan bahan- bahan yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai.

Ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai ketentuan pidana menyebutkan bahwa akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun ( tindak pidana kejahatan ) bagi barangsiapa yang dengan sengaja menggunakan cara lain pelunasan bea meterai atas dokumen tanpa izin menteri keuangan.


0 Responses to “bea meterai”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Maho’s File

Maho

Mahonak namaku, Mohak sifatku, Maho nama panggilanku... tapi aku bukan makhluk homo

MikaMika calendar

Agustus 2012
S S R K J S M
« Jul   Okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Twitter Maho

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.


%d blogger menyukai ini: